PIDIE – Aktivitas lubang tambang emas ilegal di kawasan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, kembali menjadi sorotan. Keberadaan lubang-lubang tambang di sepanjang kawasan Jalan Pameu–Takengon, khususnya sekitar KM 12 dan KM 14, dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Koordinator Aceh Policy Watch (APW), Muhadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kapolri, serta Panglima TNI turun langsung ke Geumpang untuk melihat kondisi kawasan yang disebut telah lama menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal.
“Jangan hanya melihat laporan di atas meja. Menteri ESDM, Kapolri dan Panglima TNI perlu turun langsung ke Geumpang, khususnya kawasan Jalan Pameu–Takengon KM 12 dan KM 14, untuk melihat sendiri kondisi lubang tambang emas ilegal di lapangan,” ujar Muhadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya mengenai aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia dan potensi kerusakan lingkungan akibat banyaknya lubang tambang yang dibuat di kawasan pegunungan.
Muhadi mengatakan informasi masyarakat menyebut jumlah lubang tambang emas ilegal di kawasan Geumpang mencapai ribuan. Namun, angka tersebut menurutnya perlu diverifikasi melalui pemetaan resmi.
“Kalau memang jumlahnya mencapai ribuan, pemerintah harus melakukan pendataan secara terbuka. Berapa lubang yang masih aktif, berapa yang sudah ditinggalkan dan berapa luas kawasan yang terdampak,” katanya.
Selain lubang tambang, Muhadi juga menyoroti peredaran air raksa atau merkuri yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan emas di Geumpang.
Menurutnya, penggunaan merkuri dalam pengolahan emas merupakan persoalan lama yang harus mendapat perhatian serius karena berpotensi mencemari lingkungan.
“Geumpang memiliki sejarah panjang persoalan penggunaan merkuri dalam pengolahan emas. Karena itu, pemerintah harus memastikan dari mana air raksa diperoleh, siapa pemasoknya dan bagaimana bahan tersebut bisa sampai ke lokasi tambang,” ujar Muhadi.
Ia meminta aparat tidak hanya menindak pekerja yang berada di dalam lubang tambang.
“Jangan hanya orang yang berada di lubang yang ditangkap. Rantai pasokan air raksa dan pihak yang membiayai aktivitas tambang juga harus ditelusuri apabila memang ditemukan bukti pelanggaran,” tegasnya.
Muhadi juga mendesak pemerintah melakukan uji laboratorium terhadap air, tanah dan sedimen sungai di sekitar kawasan Geumpang untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran merkuri.
“Kalau negara serius memberantas tambang emas ilegal, maka lubang tambang harus ditertibkan dan peredaran air raksa harus diputus. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari pencemaran yang baru diketahui bertahun-tahun kemudian,” katanya.
Menurut Muhadi, kunjungan langsung pejabat pusat diperlukan agar persoalan Geumpang tidak hanya menjadi laporan berulang tanpa penyelesaian permanen.
“Menteri ESDM, Kapolri dan Panglima TNI kami desak turun langsung ke Geumpang Pidie. Lihat sendiri kondisi lubang tambang emas ilegal di Jalan Pameu–Takengon KM 12 dan KM 14. Negara harus hadir dan memastikan persoalan ini benar-benar diselesaikan,” pungkasnya.
